Ir. Saeroji, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara menyelesaikan studinya di Program Doktor Pascasarjana Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (Fapet UB). Ia dinyatakan berhak menyandang gelar Doktor usai menempuh ujian disertasi terbuka, Jumat (31/01/2020).
Bersama komisi pembimbing yang terdiri dari Prof. Zaenal Fanani, Prof. M. Nur Ihsan, dan Dr. Bambang Ali Nugroho, penelitian yang diangkat berjudul “Model Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Potong Sangbintang Berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”.
Saeroji mengatakan bahwa Kabupaten Bolmut merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Utara yang berpotensi sangat besar dalam mengembangkan usaha ternak sapi potong. Akan tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
“Kawasan peternakan sapi potong Sangbintang masing tergolong ektensif dan tradisional, serta dengan karakteristik peternak yang sumber daya manusianya rendah namun memiliki potensi dapat dikembangkan.” paparnya
Penelitian yang dilakukan selama enam bulan ini menggunakan metode survey dengan beberapa analisis data. Yaitu diskriptif tipologi dan karakteristik usaha peternakan melalui tabulasi data, menganalisis status keberlanjutan pengembangan usaha menggunakan Multidimencional Scaling (MDS), dan merumuskan model pengembangan menggunakan Analityc Hierarchy Process (AHP).
Berdasarkan hasil analisis MDS dan bobot nilai AHP disimpulkan, sebagai upaya pengembangan kawasan peternakan sapi potong Sangbintang, terdapat satu model kebijakan terpadu dan enam model kebijakan pengembangan berkelanjutan.
Antara lain peningkatan sumber daya manusia, pembangunan dan pemeliharaan infrasturktur sarana dan prasarana, peningkatan peran aktif peternak, peningkatan kerjasama dan kemitraan, introduksi teknologi budidaya, dan peningkatan peran lembaga pendukung.
“Untuk dapat merealisasikan usaha pengembangan sapi potong di kawasain Sangbintang, model kebijakan terpadu dan model pengembangan kawasan ini harus benar-benar diimpletasikan oleh pemerintah dan peternak.” pungkasnya (dta)